PKS: Dinar-Dirham Pasar Muamalah Tak Langgar UU

PKS: Dinar-Dirham Pasar Muamalah Tak Langgar UU

Jakarta (BERITAINFORMASIcom) – Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf mengatakan transaksi menggunakan koin Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah tidak melanggar hukum karena dibeli dengan menggunakan rupiah dan sebagai sebagai uang komplementer

“Kalau pasar muamalah, saya melihatnya ini kegiatan bisnis. Kegiatan pasar yang kalau saya mendengar dari klarifikasi video dari Zaim Saidi langsung itu di situ tidak ada misalnya dinar dan dirham itu sebagai mata uang, tetapi merupakan salah satu komoditas,” kata Bukhori dalam diskusi bertajuk “Khilafah Berkedok Pasar Muamalah?”, Minggu 07 Febuari 2021

Bukhori menilai Dinar dan Dirham dibeli dengan menggunakan rupiahdimasukan sebagai uang komplementer

“Artinya kalau dia salah satu komoditas, dia hanya menjadi uang komplementer,” ucap Bukhori. Bukhori lantas menganalogikan pasar muamalah seperti tempat bermain yang ada uang komplementernya.

Menurut dia, ketika melakukan kegiatan di tempat bermain, maka orang harus membeli koin dan tidak bisa langsung memakai uang.

“Kalau itu, saya kira memang tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar terkait dengan undang-undang masalah keuangan dan juga Peraturan Bank Indonesia,” ujar Bukhori.

Bukhori menambahkan, polisi perlu mendalami lebih lanjut jika kegiatan di pasar mualmalah dianggap sebagai kegiatan yang akan mengganti rupiah.

“Saya kira itu juga perlu didalami toh kemudian emas dan perak itu dicetak melalui Antam semuanya,” ucap dia.

Keberadaan pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan warganet di media sosial karena transaksi jual beli di pasar tersebut tidak menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham.(Na/Bi/Sa/Ry)

banner 468x60

No Responses

Tinggalkan Balasan